Kapitalisme di Amerika Sudah Mati?


SEBELUM DPR Amerika Serikat menyetujui dana talangan (bail out) sebesar 700 miliar dollar AS untuk disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintahan George Bush, penolakan terhadap paket penyelamatan ekonomi itu justru datang dari anggota DPR AS yang berasal dari Partai Republik.

Alasannya, dalam faham dan praktik kapitalisme, penyelesaian terhadap setiap kemelut ekonomi dan keuangan dilakukan melalui mekanisme pasar. Negara dan pemerintah tidak perlu campur tangan. Anehnya, Presiden Amerika George W Bush yang nota bene dari Partai Republik menghendaki krisis keuangan di negaranya perlu segera diatasi dan untuk itu perlu intervensi pemerintah melalui pengorbanan seluruh warga AS sebagai pembayar pajak.

Sebenarnya, sandiwara apa yang sedang dimainkan elite politik di Negeri Paman Sam itu?. Apakah ini merupakan bagian dari upaya cuci tangan dari Presiden George W Bush untuk menutup kegagalannya dalam mengelola ekonomi AS?

Di satu sisi, George Bush cepat dan pandai memutuskan untuk menyerang Irak dengan dalih untuk menumpas kelompok teroris Al-Qaeda. Namun di sisi lain, dia juga seolah tidak peduli dengan anggaran negaranya yang membengkak, antara lain gara-gara agresi ke Irak itu. Wajar kalau kemudian kondisi keuangan negeri Paman Sam itu mengalami defisit ganda, yakni defisit anggaran dan perdagangan.

Di akhir masa jabatannya, sangat boleh jadi Presiden Bush dengan sengaja ingin menyerahkan beban krisis keuangan AS kepada Barack Obama dari Partai Demokrat, yang saat ini sepertinya sudah “memenangkan” persaingan dengan lawannya John McCain meskipun Pemilu di AS baru akan dilakukan 4 November mendatang.

Merasa koleganya McCain dari Partai Republik tidak cukup tangguh untuk bersaing dengan Obama, sangat boleh jadi George Bush bekerja sama dengan kelompok kepentingan yang bercokol di pasar finansial AS untuk menggelembungkan harga-harga saham di Bursa Wall Street maupun harga komoditas di Bursa Berjangka New York.

Sebelum lembaga-lembaga keuangan di AS berguguran, harga minyak dunia naik luar biasa di luar batas kewajaran. Bahkan pernah menyentuh angka 140 dollar AS per barrel. Demikian juga dengan harga saham-saham sektor energi dan tambang meroket.

Berbagai kalangan sebelumnya sudah menduga bahwa kenaikan harga-harga di bursa berjangka maupun Wall Street akibat ulah hedge fund. Benar saja, tidak lama kemudian akibat ulah hedge fund dan menggelembungnya perekonomian di Amerika, sejumlah lembaga keuangan di Amerika bertumbangan.

Seolah serba kebetulan, krisis keuangan di AS ini justru terjadi sebelum Pemilu di negera itu digelar 4 November 2008. Dengan demikian, George W Bush agak terselamatkan karena dia tidak perlu mempertanggungjawabkan kegagalannya dalam mengelola ekonomi negara, karena sebentar lagi dia akan lengser melalui mekanisme suksesi yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya.

Bush beda dengan Soeharto

Seandainya kejadiannya seperti di Indonesia, bisa jadi Bush akan bernasib sama dengan Soeharto yang dilengserkan di “tengah jalan” pada bulan Mei 1998. Krisis ekonomi di Indonesia waktu itu berkembang menjadi krisis politik dan sosial. Krisis ekonomi di negara kita yang berkepanjangan juga tidak terlepas dari peran lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang salah dalam mendiagnosa dan memberikan obat terhadap penyakit ekonomi yang diderita Indonesia.

Setelah 10 tahun berlalu, kini giliran Amerika tempat bercokolnya Kantor IMF dan Bank Dunia, yang merasakan krisis seperti yang dialami Indonesia. Tentu saja nilai kerugian akibat krisis keuangan di AS jauh lebih besar, dan dampaknya juga sangat luas. Saat ini sekurang-kurangnya sudah ada 760.000 orang di AS yang kehilangan pekerjaan sebagaimana disampaikan Gubernur Ohio Ted Strickland.

Becermin pada kejadian di AS, masihkah negara kita akan tetap menerapkan sistem ekonomi pasar seperti di Negeri Paman Sam. Kita semua sudah maklum bahwa praktik ekonomi dan kegiatan bisnis di Indonesia sudah mengacu pada mekanisme pasar bebas. Itu tidak hanya terjadi di pasar modal dan pasar uang, tetapi juga sudah merasuk ke hampir semua kegiatan usaha di sektor riil.

Bukan hanya batik dari China, sebelumnya pemerintah juga pernah mengimpor beras yang nota bene merupakan komoditas utama bangsa ini. Sementara China sendiri sekarang telah menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia disamping India.

Meskipun sebelumnya China ditekan Amerika untuk melepas sistem mata uangnya ke pasar bebas, namun negeri itu tetap bersikukuh mematok (peg) mata uangnya. Sekali lagi, kalau elite negeri ini ingin menyejahterakan rakyatnya, tidak cukup berorasi dan berjanji menjelang Pemilu, tetapi harus diikuti upaya nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kalau para elite politik di Tanah Air masih ingin melanggengkan nafsu berkuasa dan mengeruk kekayaan melalui jabatannya masing-masing, baik di struktur birokrasi maupun melalui infrastruktur politik, mereka harus siap-siap ditinggalkan masyarakat.


Tjahja Gunawan Diredja (kompas.com)

About alkahfi

Bekerja di bidang IT-MIS di sebuah perusahaan Optik di Medan, sebagai Software Enginer.

Posted on October 6, 2008, in Berita, Hikmah and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: